Sekilas Info
Home | Desa Kota | TUNTUTAN RASA KEADILAN DARI TAS KRESEK

TUNTUTAN RASA KEADILAN DARI TAS KRESEK

Banjir DKI dan tas Kresek bukan sekedar obrolan warung kopi. Ada Perda, ada kebijakan Gubernur. Siapapun mengenal tas kresek. Mungkin (ditempat lain) penyebutannya beda2, tapi barangnya ya itu : tas yang terbuat dari bahan plastik,  biasa menjadi sarana membawa barang belanjaan. Cuma ia sedang menjadi bulan-bulanan  …………

Sim Salabim. Kesadaran bahwa sampah plastik (tas kresek) secara umum  sebagai salah satu biang “got mampet”  sebenarnya sudah muncul sejak lama.

sim-salabimJika dilihat dari Perda-nya, di tahun 2013 sudah ada kebijakan terkait ini.

Lumayan lah, di tataran leges sudah ada. Soal penerapannya di masyarakat luas, memang belum nampak.

Bagi yang paham sosiologi. Maka pembudayaan itu memang tidak instant, perlu proses diseminasi sampai harvesting.

Lamanya waktu proses menjadi bagian dari perilaku publik, amat bergantung pada “mutu” benih, cara menanam dan pemeliharaan saat bertumbuh.

Tidak ada proses yang amat instant terkait pembudayaan (minimal secara bisnis proses sekarang).

Rujak Sentul. Kalau ada orang mengatakan bisa melakukannya dalam sekejap mata,

maka boleh jadi :

  • (1) ia telah menguasai ilmu Kun Fayakun ( meski bagi saya lihat itu mustahil, karena itu hak dari Sang Khalik),
  • (2) ia sedang berlatih menjadi penipu, tukang gendham atau mungkin juga seorang ilusionis, minimal untuk keperluan pencitraan misalnya
  • (3)  ia sedang mabok/teler sehingga omongannya nggak pakai logika dan menerjang hak Allah,
  • dsb.

Rujak SentulKita sudah merasakan bagaimana kandidat2 itu dengan pongahnya menipu dengan janji dan konsep muluk2, implementasinya nihil atau melenceng. Janji A implementasinya Z. Janjinya ngalor, lha kok mlakune ngidul.

Anda lebih tahu bagaimana pemilu itu penuh dengan hal-hal seperti itu…..

Tapi kalau orang itu punya konsep memperpendek proses waktunya, maka boleh jadi ia punya konsep itu.

So ? pembudayaan penggunaan tas kresek ramah lingkungan, itu sebuah solusi yang sejalan dengan upaya mengurangi faktor2 yang menyumbat saluran air dan merusak proses kesuburan tanah.

Setjua setuju sajah

Monggo !!!

Ada Ketidak Konsistenan . Kebijakan diet tas kresek untuk ngatur semrawutnya tas kresek yang menjadi (salah satu) penyebab tersumbatnya saluran air di perkotaan, juga penyumbang berkurangnya kesuburan tanah, setuju banget.

(cuplikan berita)

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan adanya Perda yang mengatur sanksi bagi toko yang tidak menyediakan kantong belanja ramah lingkungan. Sanksinya mulai dari denda, pidana kurungan hingga penutupan toko.

“Bisa tutup tokonya, dan pidana,” ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Selasa (23/2/2016).

Perda yang dimaksud Ahok adalah Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Toko-toko diwajibkan menyediakan kantong plastik ramah lingkungan. Ahok mengingatkan adanya Perda ini terkait program ‘diet’ kantong plastik yang mulai diterapkan pemerintah.

Pemprov DKI kata Ahok memang tak bisa melarang pemakaian kantong plastik. Namun DKI punya Perda yang mengatur pemakaian kantong plastik ramah lingkungan. “Jadi Jakarta lebih maju Perda-nya, yakni memaksa Anda untuk menggunakan plastik ramah lingkungan,” ujarnya.

Sebagai langkah awal, Pemprov akan mensosialisasikan aturan ini selama tiga bulan ke toko-toko. Nantinya konsumen menurut Ahok harus mengeluarkan duit tambahan antara Rp 800-Rp 1.000 untuk mendapatkan plastik ramah lingkungan saat berbelanja.

( text disadur dari detik :https://news.detik.com/berita/3149397/ahok-toko-yang-tak-sediakan-kantong-plastik-ramah-lingkungan-bakal-ditutup)

Disini ada perbedaan “ketidak adilan”, dari semula dibebankan kepada pengusaha sebagai kewajiban pengelola usaha (pasal 21 perda 3/2013), pak Gubernur yang ini membebankan kepada pembeli.

Dari cerita di atas, pak Gubernur memperkirakan ada tambahan kepada tiap pembeli sekitar 800-1000 IDR. (sekali belanja)

Pripun niku  Pak ???

Monggo !!!

Tas Kresek Dihukum Sendirian. Yang keluar dari tempat belanja dan menjadi penyumbang tersumbatnya saluran air serta penurunan kesuburan tanah serta keindahan kota, sebenarnya bukan hanya tas kresek.

TAS KRESEK 1Ia adalah “individu” yang dikorbankan.

Jika melihat hasil “tangkapan” penyumbat saluran air ( di Jakarta, dan saya kira di tempat lain serupa itu), maka temen2nya tas kresek dari individu berbahan plastik yang lebih kuat, lebih masiv, masih amat banyak.

Botol minuman ( cocacola, sprite, aqua, teh notol, youghurt, dsb), kemasan cairan pembersih ( shampoo, pewangi cucian, pembersih kuman, dsb), cup plastik ( minuman, jeli, dsb), adalah temen deket tas kresek yang sejak keluar toko berlindung di balik tak kresek itu.

Entah karena suka berlindung di tas kresek, sehingga pak Gubernur hanya menekankan pada tas kresek. Padahal secara volume, secara ke-masiv-an, dsb, tas kresek kalah jauh dibanding temen2nya.

Sampah tas kresek 2Belum lagi saudara jauh tas kresek yang kelakuannya sama (menyumbat saluran air, merusak kesuburan tanah, mengganggu keindahan kota, dsb) seperti kotak dan kemasan berbahan stirofoam, berbahan alumunium atau serupa itu, juga banyak.

Untunglah ia hanyalah tas kresek yang tidak bisa berteriak minta keadilan.

Mengapa botol minuman dan kawan2nya dibiarkan melenggang begitu saja ????

Apakah ini mencerminkan bahwa kebijakan senantiasa menekan pada individu terkecil yang paling lemah  (seperti wong cilik misalnya)  ?.  Anda lebih paham

Pripun niku Pak ???

Monggo !!!

Kontrol & Transparansinya Bagaimana ?  Katakan, semua elit sampai rakyat kecil setuja setuju saja soal kebijakan tas kresek itu (dan mungkin akan ada kebijakan serupa untuk temen2 dan saudara jauh dari tas kresek), maka pengelolaan uang masuk terkait itu seharusnya sekejam dan setransparan kebijakan itu.

1094218914-korupsi_laten_kpk_stikerMisal (sekedar ilustrasi), satu keluarga dalam sebulan 4 x belanja ke mart.

Belum ngomong kalau yang belanja itu kantor, restoran/rumah makan sampai warung “amigos”.

Tambahan biaya tas kresek sebagaimana perkiraan pak Gubernur itu , perolehannya harus dijelaskan sejelas2nya, setegas2nya, sekejam2nya sebagaimana saat memutuskan kebijakan tas kresek. (Karena dalam sudut pandang di sisi pembeli/rakyat, hal ini adalah pungutan langsung kepada rakayat saat berbelanja)

Misal ada 5 juta pembelanja  (misal di DKI saja) maka akan terkumpul “pungutan tas kresek” sejumlah 5 juta x 4 x 800 IDR  atau sekitar  16 miliar IDR perbulan kutipan dari rakyat untuk tas kresek per bulan.

Kalau ambil angka maksimum dari perkiraan pak Gubernur DKI (yakni 1000 sekali belanja), maka akan ada antara 16 miliar sampai 20 miliar IDR per bulan kutipan ke rakyat pembelanja di DKI.

Sebaiknya ada keseimbangan, keadilan dan kejujuran dalam after doing (yang nampak di SOP atau BisPro yang dipublikasikan sebagaimana Perda itu) : memuat wajib ada penjelasan berapa diterima,  kemana disetor dan untuk apa digunakan, harus dilakukan sekejam dan sekeras serta setegas saat memutuskan kebijakan tas kresek itu.

Begitu pun (kelak) kalau ada kebijakan botol plastik dan serupa itu.

Jangan sampai ada “mainan” baru yang ujungnya bisnis terselubung, apalagi korupsi.

Rakyat berhak tahu to Pak ?

Monggo !

Begitu apa begitu ya ???

Ya Emangbegitu

Scroll To Top